Breaking News

maritim

Advertise here

Segera Miliki Kaos 'NKRI Forever'

peace     02.34    



Untuk pemesanan lihat di sini

Kapal Induk Kedua Cina Hampir Rampung

peace     15.51    
ACDI -- Kapal Induk kedua Cina hampir rampung. Kapal induk ini buatan sendiri berbeda dengan yang pertama buatan Ukraina dan Rusia.







Kapal Induk India, INS Vikrant, Hampir Selesai

peace     18.59    
Ini foto-foto terakhir










China unveils 'world's largest seaplane'

peace     23.22    
China has completed what it describes as the world's largest seaplane.

The amphibious AG600 is about the size of a Boeing 737 and will be used to fight forest fires and perform marine rescue operations, state-run news agency Xinhua said.

With a maximum take-off weight of 53.5 tons, the AG600 is the largest seaplane in the world, Xinhua said. It has a reported flight range of 4,500 kilometers and can collect 12 tons of water in only 20 seconds.

Indonesia as a Maritime Power: Jokowi

peace     06.33    
Earlier this year, electoral debate in Indonesia powered up a national discourse about the country’s intent, capabilities, and roadmap as a maritime power in the Indo-Pacific region.

Indonesia’s newly installed president, Joko Widodo, popularly known as Jokowi, promised in his election manifesto in May 2014 to (1) focus on strengthening Indonesia’s maritime security, (2) expand the canvas of regional diplomacy to cover the entire region of the Indo-Pacific, and (3) project the Indonesian navy as a respected regional maritime power in East Asia.

More

Majapahit Navy, Regional Superpower in Southeast Asia

peace     06.26    
THE powerful Hindu kingdom, Majapahit, emerged in the 13th century and united much of what is now modern Indonesia.This Hindu-Buddhist state emerged as a trading Empire by the end of the 13th century and gained control over much of the archipelago, including Sumatra, Borneo, Sulawesi, Maluku, Sumbawa, Lombok, and Timor. Its territorial expansion was credited to its significant naval power and, to some extent, to Gadjah Mada, who was the military commander of the kingdom from 1336.



Majapahit Kingdom was the last great Hindu-Buddhist Kingdom of Indonesia, whose influence started to decline in the late 14th century and early 15th centuries. The Kingdom finally collapsed at the beginning of the 16th century. It is sometimes seen as establishing a precedent for the present political boundaries of the Republic of Indonesia (Ricklefs 1993: 19).

The Majapahit Empire was based in eastern Java and ruled much of the southern Malay Peninsula, Borneo, Sumatra, and Bali from about 1293 to around 1500. Its greatest ruler was Hayam Wuruk, whose reign from 1350 to 1389 marked the empire's peak.

More here, here and here

When Taiwan Mistakenly Fires 'Aircraft Carrier Killer' Missile

peace     06.21    
A Taiwanese warship mistakenly launched a supersonic “aircraft carrier killer” missile toward China on Friday, hitting a fishing boat and killing one person, the navy said, as ties between the island and its once bitter rival deteriorate.

The Hsiung-feng III (Brave Wind) missile flew about 75 km (45 miles) before hitting the trawler in waters off Penghu, a Taiwanese-administered island group in the Taiwan Strait.

More

China-US Aircraft Carrier War in South China Sea

peace     06.06    
The Permanent Court of Arbitration in The Hague released a stinging rebuke to China in last week’s ruling on the arbitration case brought by the Philippines. Philippine presidents Benigno Aquino III and Rodrigo Duterte both risked their relations with China by initiating and, in the latter case, not acquiescing to Chinese demands that they withdraw the case.

The Philippines should be strongly supported by the United States and our allies in this moment of need, including through U.S. naval enforcement of the ruling and U.S. ratification of the UN Convention on the Law of the Sea.

More

The End of Aircraft Carrier Era

peace     11.34    
Since World War II, flat-topped aircraft carriers have been the backbone of US power projection and military might at sea, but a new generation of long-range missiles being developed by the US’s adversaries could push these mechanical marvels off the front lines.

The US’s massive aircraft carriers have a problem. The F-18s aboard US aircraft carriers have a range of about 500 nautical miles, as Ben Ho Wan Beng notes at the US Naval Institute.

More


Kaga, Japan's second Izumo-class helicopter carrier

peace     09.33    
ACDI -- Japan launched its second Izumo-class helicopter carrier, the largest warship built by the country since World War II, media sources reported August 27.

The 24,000-ton ship, named Kaga, was unveiled at Japan Marine United shipyard in Yokohama. The name Kaga, derived from former Kaga province in present-day Ishikawa Perfecture, originally belonged to a WWII aircraft carrier that took part in the Pearl Harbor attacks and was lost at the Battle of Midway. The ship is expected to be commissioned in March 2017.

More

Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia

peace     03.35    
Pidato kemenangan pasangan Presiden-Wakil Presiden terpilih Indonesia Joko Widodo-Jusuf Kalla dari kapal phinisi di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, tampaknya ingin mengangkat dan mendorong semangat Indonesia sebagai negara maritim.

Dalam berbagai kesempatan selama kampanye pemilu sebelumnya, presiden terpilih juga sering mengungkapkan cita-citanya untuk membawa dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Impian serupa juga pernah diungkapkan Bung Karno dengan mengatakan bahwa bangsa yang kuat dan sejahtera harus menjadi bangsa bahari.

Namun sebelum menjadi poros maritim dunia, Indonesia harus lebih dulu menjadi sebuah negara maritim, dimana sektor kelautan menjadi sentral kehidupan ekonomi dan pusat produksi utama.

Hingga saat ini secara ilmiah, Indonesia bukan sebuah negara maritim karena sebagian besar kehidupan masyarakat khususnya di lima pulau terbesar (Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya) tidak terpengaruh secara langsung oleh proses yang terjadi di lautan.

Namun secara geo-politik, historis, dan budaya, Indonesia dapat dijadikan sebagai sebuah negara maritim karena wilayah darat Indonesia dalam satu kesatuan yang dikelilingi oleh lautan dengan 2/3 wilayahnya merupakan laut dan jumlah pulau terbanyak di dunia serta salah satu garis pantai terpanjang di dunia.

Secara historis dan budaya, Indonesia memiliki era keemasan negara bahari pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit serta rakyat Indonesia memiliki budaya pelaut.


Potensi Perikanan vs Biaya Pengawasan

Potensi perikanan laut Indonesia yang cukup besar perlu dimanfaatkan secara efisien untuk dapat meningkatkan devisa dari sektor kelautan.

Akan tetapi dengan menurunnya jumlah populasi ikan di laut akibat terganggunya ekosistem laut seperti pencemaran, peningkatan keasaman air laut, dan over eksploitasi serta diikuti dengan meningkatnya harga bahan bakar minyak (BBM) menjadikan hasil tangkapan ikan dan pendapatan nelayan Indonesia menurun belakangan ini.

Di samping itu, nelayan dari negara lain dengan menggunakan kapal dan teknologi yang lebih maju sering melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia khususnya Laut Arafura, utara Laut Sulawesi, perairan barat Natuna, dan Laut China Selatan.

Pencurian ini mungkin terjadi akibat lemahnya pengawasan dari pihak Indonesia mengingat kurangnya sarana seperti jumlah kapal pengawas dan dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengawasan serta luasnya perairan yang harus diawasi.

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, kerugian akibat illegal fishing di Laut Arafura sendiri pada tahun 2001-2013 mencapai Rp520 trilliun.

Angka yang sangat fantastis walau perlu diuji kesahihannya, namun secara umum kerugian akibat illegal fishing di perairan Indonesia oleh negara lain terbilang sangat besar. Untuk itu diperlukan upaya pengawasan yang lebih efisien dan maskimal.

Saat ini jumlah kapal pengawas yang dimiliki Ditjen Pengawasan, Kementerian Kelautan dan Perikanan berjumlah 27 kapal (20 kapal kecil dan 7 kapal standard) ditambah 2 kapal pesanan baru SKIPI (Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia dengan panjang 60 m dan dilengkapi dengan sonar dan penginderaan jauh).

Dua kapal SKIPI ini merupakan kapal yang bagus dan cocok untuk pengawasan namun umumnya biaya layar (biaya BBM+nakhoda) kapal besar seperti ini bisa mencapai Rp100.000.000/hari.

Untuk itu perlu dipikirkan upaya efisiensi penggunaan kapal SKIPI ini agar bisa bermanfaat ganda seperti pelaksanaan pengawasan sekaligus pelaksanaan penelitian serta penangkapan ikan. Dengan demikian, kapal SKIPI ini perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana penelitian dan penangkapan ikan.

Bilamana ketiga fungsi (pengawasan, penelitian, dan penangkapan) belum dapat terlaksana sekaligus maka paling tidak dua fungsi (pengawasan dan penelitian) seyogianya dapat dilakukan mengingat pengetahuan terhadap kondisi laut kita masih sangat minim.

Pemanfaatan sarana dan prasarana Angkatan Laut untuk pengawasan sekaligus penelitian juga sangat penting disinergikan.

Upaya efisiensi pengawasan dan produksi perikanan yang dapat dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah pengembangan BUMN bidang perikanan untuk memiliki kapal-kapal besar dimana kapal-kapal ini dapat dimanfaatkan untuk dua fungsi yaitu pengawasan dan produksi perikanan.

Bahkan dalam kapal besar ini dapat dilengkapi dengan proses pengolahan hasil perikanan. Selain mengembangkan BUMN bidang perikanan, pemerintah juga dapat mendorong dan membantu pihak swasta untuk dapat mengembangkan dan memiliki kapal-kapal besar yang dapat dimanfaatkan untuk fungsi pengawasan dan produksi perikanan sehingga dapat mengurangi kerugian akibat illegal fishing dan meningkatkan produksi perikanan dengan menggunakan kapal dengan teknologi .


Poros Maritim Dunia

Untuk menjadi sebuah negara maritim, maka infrastrukur (jalan) antar pulau dan sepanjang pantai di setiap pulau merupakan hal yang harus dibangun dan dikembangkan.

Jalan antarpulau ini harus benar-benar dapat direalisasikan di masa mendatang untuk mempercepat transportasi antar pulau di Indonesia disamping tol laut yang dicanangkan presiden terpilih Jokowi-JK.

Sebagai contoh, negara bagian Florida, Amerika Serikat yang merupakan negara bagian maritim (coastal state) memiliki sumber penghasilan utama dari sektor pariwisata kelautan membangun jalan pertama kali di sepanjang pantainya yang disebut State Road A1A, kemudian diikuti pembangunan jalan paralel dengan SR A1A kearah daratan yang disebut US1, setelah itu jalan tol antar provinsi yang sejajar dan tegak lurus dengan US1. State Road A1A ini adalah jalan yang letaknya paling dekat dengan pantai dan akses ke pantai.

Pembangunan infrastruktur yang mengarah ke laut inilah yang membuat aktivitas, pusat pengembangan kota, dan pusat pemukiman di Amerika lebih berkembang di sepanjang pantai dibandingkan dengan di tengah daratan.

Pola pengembangan transportasi di Indonesia mungkin tidak dilandasi atas dasar negara maritim. Hal ini terlihat dari jarangnya jalan utama yang dibangun di sepanjang pantai dan pusat pengembangan kota berada pada daerah daratan.

Untuk menjadi negara maritim maka pembangunan infrastruktur sepanjang pantai dan antar pulau merupakan hal yang harus dilaksanakan sehingga transpotasi hasil-hasil kelautan menjadi mudah dan hubungan antar pulau juga menjadi lebih cepat dan efisien serta pengembangan perekonomian juga akan berkembang di daerah pesisir.

Setelah menjadi negara maritim maka tujuan berikutnya adalah menjadi poros maritim dunia atau global maritime access.

Indonesia sangat mungkin menjadi menjadi poros maritim dunia mengingat Indonesia berada di daerah equator, antara dua benua Asia dan Australia, antara dua samudera Pasifik dan Hindia, serta negara-negara Asia Tenggara. Untuk dapat menjadi poros maritim dunia maka sistem pelabuhan di Indonesia harus dimodernisasi sesuai dengan standard internasional sehingga pelayanan dan akses di seluruh pelabuhan harus mengikuti prosedur internasional.

Pembangunan pelabuhan internasional yang baru mungkin diperlukan untuk mengantisipasi jumlah dan aktivitas perdagangan yang semakin meningkat ke depan.

Permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini untuk menuju sebuah negara maritim dan poros maritim dunia selain hal-hal yang disebutkan sebelumnya adalah kurangnya komitmen dari para pemimpin kita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim seperti kurangnya dana APBN untuk kelautan, kurangnya sumber daya manusia di bidang kelautan, kurangnya pembangunan ke arah sektor kelautan, kurangnya sarana, prasarana, dan dana riset bidang kelautan, serta kurangnya pengembangan dan penerapan teknologi untuk bidang kelautan.

Untuk itu, pemerintah Indonesia harus mampu membuat kebijakan pembangunan yang berorientasi dalam bidang kelautan dan meningkatkan anggaran APBN untuk bidang kelautan sehingga infrastruktur di daerah pesisir dan antarpulau dapat dikembangkan, SDM bidang kelautan dapat ditingkatkan, kualitas pelabuhan dapat ditingkatkan menjadi bertaraf internasional, pengawasan dan produksi perikanan dapat ditingkatkan, penelitian dan kesehatan lingkungan laut dapat ditingkatkan, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi kelautan dapat ditingkatkan.

Singapura Serius Bangun Kapal Induk, Keamanan Indonesia Terancam

peace     03.25    
Singapura akan menjadi konsumen pertama pesawat F-35 Joint Strike Fighter (JSF) di Asia Tenggara.

Untuk mengakomodasi mobilitas, negara pulau kecil ini dilaporkan akan membuat kapal induk ringan bernama Endurance-160.

Selanjutnya

Persaingan Indonesia dan Singapura Membangun Kapal Induk

peace     03.18    
Singapura dilaporkan telah merancang kapal induk untuk mengakomodasi F-35 (kilk di sini) yang akan dibeli dari Amerika Serikat.

Sebenanrnya Indonesia sudah mempunyai rancangan kapal Induk sendiri yang sampai sekarang belum direalisasikan. Inilah fotonya.

Selanjutnya

Prospek SMK Maritim

peace     12.08    
Kepala UPTD Akademi Maritim Kalimantan Kelly G Girsang mengatakan, negara-negara di Eropa dan Amerika mulai melirik bidang kemaritiman di Indonesia. Pasalnya, masyarakat Eropa dan Amerika sudah mulai jenuh dengan pekerjaan yang berhubungan dengan kelautan.

Alasan kejenuhan tersebut karena penghasilan di laut dengan darat tidak ada bedanya. Dengan adanya kejenuhan dari Eropa dan Amerika tersebut, menjadi peluang kemaritiman di Indonesia. "Termasuk peluang bidang kemaritiman di Kaltim sangat besar untuk bekerja, baik untuk skala nasional atau internasional," kata Kelly kepada wartawan, belum lama ini.

Untuk wilayah Asia, Eropa melirik Indonesia dan Filipina. Alasan mereka adalah lebih tertarik merekrut tenaga kelautan dari Indonesia dan Filipina. Karena dua negara ini memiliki karakter lembut, kalem serta tidak temperamental. Peluang lulusan Akademi Maritim tersebut sangat besar untuk langsung mendapatkan pekerjaan yang diharapkan, sebab di Kalimantan ini saja masih banyak kekurangan tenaga profesional di bidang kelautan. "Mereka lebih menyukai bangsa kita yang tidak arogan dan tidak menuntut sesuatu yang berlebihan," kata Kelly.

Kelly optimistis, meski hanya berijazah D3, namun para lulusannya tak akan mengecewakan, sebab selama mereka belajar, bukan hanya duduk di bangku sekolah saja, namun lebih banyak praktik dan terjun ke lapangan.

PT PAL Telah Mendapatkan Pembuatan 2 Pesanan Kapal Selam dari TNI

peace     03.03    
Direktur Utama PT PAL Harsusanto mengatakan, hingga 2014 telah mendapatkan kontrak dari Kementerian Pertahanan dan TNI AL untuk membuat beberapa kapal.

Diantaranya, dua kapal selam, dua kapal perusak kawal rudal (PKR), 11 unit KCR-40, tujuh unit kapal angkut tank (AT/LST), 17 unit tank amfibi, dan 25 unit peningkatan kemampuan kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut.

HUT Kolinlami dihadiri Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat Laksda TNI Marsetio, Komandan Lantamal III Jakarta Laksamana Pertama TNI Iskandar Sitompul, Kepala Staf Armabar Laksma TNI Didit Herdiawan dan beberapa mantan Panglima Kolinlamil, sepert Laksda (Purn) R Ompusunggu, Laksda (Purn) Bambang S dan Laksda (Purn) JFA Manengke.

More

Indonesia Bangun Kapal Kombatan

peace     14.14    
Indonesia akan membangun kapal perang jenis kombatan untuk mengawal perairan di kawasan timur. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro memaparkan, pengadaan kapal tersebut untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia.

Hal itu disampaikan Purnomo usai menerima penghargaan Bintang Yudha Dharma Utama dari Presiden di Jakarta, Kamis (1/7). Ia menjelaskan, saat ini Kementerian Pertahanan masih terus melakukan persiapan untuk melakukan pembangunan kapal perang tempur yang akan dilaksanakan di PT PAL Surabaya.

"Dalam waktu satu sampai dua bulan ini, kami persiapkan untuk membangun kapal perang kombatan terbesar yang kita punya," ujarnya. Kapal tersebut kelak akan ditempatkan untuk menjaga perairan kawasan timur Indonesia yang memiliki perairan terbuka yang luas.

Di tempat terpisah, Panglima Komando Lintas Militer (Kolinlamil) Laksamana Muda TNI Slamet Sulistiyono mengungkapkan, pihaknya memensiunkan enam kapal tua jenis angkut tank (landing ship tank).

"Enam kapal tank buatan Amerika tersebut rata-rata usianya 64 sampai 70 tahun. Meski sebenarnya masih cukup terawat, namun sudah waktunya untuk diganti," tuturnya usai upacara peringatan HUT ke-49 Kolinlamil di Markas Kolinlamil, Tanjug Priok, Jakarta.

Menurut Slamet, penghapusan kapal tua tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembangunan menuju kekuatan pokok minimum TNI AL. Untuk pengadaan kapal baru saat ini masih dalam tahap perencanaan.

Rakyat tak sabar menunggu kapal selam buatan Indonesia meluncur

peace     01.47    
Spesifikasi teknis KS-22 :
• Panjang : 22.0 m
• Diameter press hull : 3.0 m
• Draft : 2.6 m
• Displacement atas air : 111 ton
• Displacement bawah air : 133 ton
• Radius/ kecepatan di permukaan : 1200 mil / 8-12 knot
• Radius/ kecepatan di bawah air : 160 mil / 4-14 knot
• Endurance : 6 Minggu
• Kedalaman selam : 80-140 m
• Awak : 11 personel
• Mesin : 1x250kW, Diesel generator
• Battery : 220 sel - 440 volt DC
• Kapasitas BBM : 20 ton
• Propeler : Twin screws - counter
• Senjata : 4 Torpedo SUT (Surface & Underwater Torpedo)

Kegiatan operasi pengamanan laut terus meningkat dari hari ke hari dan itu diperlukan dukungan alutsista yang memadai

peace     01.46    
Jajaran TNI Angkatan Laut terus berupaya melengkapi kebutuhan alutsista guna mendukung tugas operasi pengamanan laut dan wilayah perairan Indonesia.

Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana Muda TNI Among Margono kepada wartawan di Surabaya, Rabu (16/6), mengatakan, penambahan alat utama sistem senjata (alutsista) di lingkungan TNI AL disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.

"Kegiatan operasi pengamanan laut terus meningkat dari hari ke hari dan itu diperlukan dukungan alutsista yang memadai," katanya seusai memimpin gelar admiral inspection di Markas Koarmatim di Dermaga Ujung, Surabaya.

Among Margono mengemukakan, Mabes TNI AL telah menyusun rencana strategis jangka panjang selama lima tahun ke depan, termasuk di dalamnya pengadaan sejumlah alutsista baru. "Sejumlah alutsista itu, seperti pengadaan dua unit kapal selam pada 2014, sejumlah kapal tempur dan pesawat udara. Pengadaan itu untuk mengganti alutsista lama yang sudah tidak digunakan," ujarnya.

Untuk pengadaan kapal perang, lanjut Pangarmatim, Mabes TNI bekerja sama dengan PT PAL, sementara untuk pesawat udara dengan PT Dirgantara Indonesia. Gelar admiral inspection atau inspeksi laut merupakan salah satu tradisi yang dilakukan menjelang pergantian Kepala Staf TNI AL maupun Panglima Komando Armada RI.

Kegiatan tersebut menjadi ajang perpisahan pimpinan TNI AL dengan para prajurit, sekaligus memperkenalkan pimpinan yang baru. Dalam kegiatan itu, Pangarmatim Laksda TNI Among Margono, yang didampingi calon penggantinya Laksda TNI Bambang Suwarto, melakukan inspeksi kapal perang dan prajurit dengan menggunakan Kapal Perang RI Mulga-832.

Serah terima jabatan Pangarmatim dijadwalkan berlangsung pada Jumat (18/6) dan dipimpin langsung Kasal Laksamana TNI Agus Suhartono. Laksda TNI Among Margono yang baru menjabat Pangarmatim pada awal Maret 2010 selanjutnya mendapat promosi jabatan sebagai Asisten Perencanaan (Asrena) Kasal di Markas Besar TNI AL.

Military

African News

Proud

World Affairs

Others

Technology

© 2011-2014 ACDI. Designed by Bloggertheme9. Powered by Blogger.